Layakkah Gubernur Sherly Pertahankan Risman di Kursi Plt PUPR ?

Ilustrasi Karikatur.

Sorotan Wagub semakin tajam setelah menerima laporan dalam rapat evaluasi terkait mekanisme pelaksanaan kontrak sejumlah proyek jembatan. Terungkap pola yang sangat berbahaya, ada pekerjaan yang masa kontraknya dianggap selesai hanya karena material atau bahan bangunan sudah didatangkan ke lokasi proyek.

“Kalau hanya menaruh bahan di lokasi kemudian kontraknya dianggap selesai, berarti belum tentu pekerjaan fisiknya selesai. Padahal yang kita hitung adalah pekerjaan yang benar-benar tuntas,” cetusnya.

Ini bukan lagi soal administrasi, tetapi persoalan mental pengawasan yang bobrok.
Orang nomor dua di Pemprov Malut itu pun mengingatkan keras Kepala Dinas PUPR, Risman, agar pengawasan tidak berhenti pada laporan administrasi maupun kedatangan material.

Progres fisik harus diperiksa secara langsung. Setiap pekerjaan wajib dipastikan sesuai spesifikasi, volume, dan ketentuan kontrak. Tidak boleh ada lagi permainan laporan di atas kertas sementara di lapangan pekerjaan amburadul.

Kritik Wagub itu kemudian semakin telanjang dalam kegiatan Bimtek Dinas PUPR. Di depan puluhan ASN, Sarbin membongkar borok perencanaan PUPR yang tidak pernah beres di tangan Risman.

“Yang dirancang tidak sesuai dengan pelaksanaan. Banyak data-data dari kontraktor yang tidak bisa dipakai. Misalnya diameternya ini, lalu barangnya tidak bisa dipakai. Ada beberapa bahan yang sudah ada, tapi tidak bisa dipakai,” cetus Sarbin.

Sarbin juga menyindir cara kerja yang asal-asalan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *