“Bahkan proyek energi yang diklaim hijau atau bersih hanyalah kamuflase kapitalisme: kepentingan global diprioritaskan, sementara kesejahteraan warga diinjak-injak demi laba, dan kekuasaan, dan kekerasan,” tegasnya.
Julfikar menuturkan, pihaknya tidak bermaksud menyederhanakan realitas dengan mengatakan satu proyek di Halmahera langsung membiayai satu peluru untuk menembak mati warga di Gaza. Tapi kenyataannya, arus modal global berfungsi sebagai jaringan kekuasaan yang memperkuat struktur negara dan korporasi. Keputusan investasi, meski tampak terpisah, memiliki dampak etis, politik, dan ekonomi yang luas.
“Setiap rupiah yang masuk ke perusahaan induk secara langsung menambah kekuatan negara asal untuk mencampuri wilayah lain melalui tekanan ekonomi, diplomasi, bahkan intervensi militer. Di balik proyek yang tampak netral atau “eknis itu, warga menjadi pion tidak terlihat dalam permainan kekuasaan global,” jelasnya.
Sementara itu, di Talaga Rano, Halmahera Barat, Masyarakat Adat Wayoli yang hidup di sekitarnya, sepenuhnya bergantung pada tanah, hutan, dan sumber-sumber air yang diwariskan turun-temurun.
“Ketika proyek proyek panas bumi beroperasi bukan sekadar proyek pembangunan, tapi upaya perampokan langsung terhadap tanah, air, dan hak warga untuk mempertahankan budaya dan identitas mereka. Masyarakat Adat Wayoli juga telah menentang ekspansi geothermal ini dengan melakukan protes terbuka yang berulang di depan Kantor Bupati Halmahera Barat,” papar Julfikar.
Ia menegaskan, ekspansi industri ekstraktif ini akan menghancurkan pengetahuan tradisional, menekan psikologis warga, dan merampas masa depan generasi muda yang tidak lagi bisa mewarisi kehidupan yang aman dan berkelanjutan.
