TERNATE, pilaralut.com — Sudah pernah ditegur Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, sudah dikritik anggota Komisi III DPRD. Pertanyaan kini sederhana masih layakkah Risman Irianto Djafar duduk di kursi Pelaksana Tugas (Plt) Dinas PUPR ?
Jejak rekam Risman Irianto Djafar selama menjabat Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara tidak bisa lagi ditutup-tutupi.
Risman belum terlihat menonjol dalam merealisasikan program Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dengan baik. Justru yang menonjol polemik dan kritik. Padahal Dinas PUPR seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur.
Keraguan Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, pun muncul di permukaan publik atas penuntasan sejumlah proyek infrastruktur fisik di Dinas PUPR di masa kepemimpinan Risman. Keraguan itu bukan tanpa dasar, melainkan lahir dari fakta lapangan yang terus berulang.
Bahkan, Wagub sampai melontarkan peringatan keras terhadap Risman selaku Plt Kadis dan para kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan di bawah kepemimpinan Risman Irianto Djafar.
“Kalau pekerjaan jalan, insyaallah kemungkinan bisa selesai. Tetapi untuk jembatan, saya agak khawatir. Ini yang berulang kali saya ingatkan,” kata Wagub beberapa waktu lalu.
Kalimat itu bukan sekadar kekhawatiran biasa. Itu merupakan sinyal ketidakpercayaan. Seorang Wakil Gubernur sudah tidak yakin jembatan-jembatan yang dikerjakan di bawah komando Risman bisa selesai tepat waktu dan tepat mutu.






