Wagub juga menenkankan, pembangunan rumah layak huni sudah saatnya harus berbasis sistem informasi dan data yang akurat, terutama untuk penyediaan lahan agar tidak bermasalah dikemudian hari.
“Jadi sistem informasi itu harus diperoleh, selain menjadi acuan dari kebijakan, informasi juga menentukan kualitas pembangunan dan kuantitas keuangan daerah,” tuturnya.
Orang nomor dua di pemprov Malut itu juga berharap, forum ini bisa menghasilkan rekomendasi yang dapat ditelah di berbagai instansi teurtama di dinas perkim dalam menyediakan ruang pemukiman di Sofifi dan Maluku Utara pada umumnya. (dv).
