“Untuk mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak maka Pemerintah mengoptimalkan peran Forkompinda, mendorong sinergitas aparat dan stakeholder, mengoptimalkan peran forum kemitraan, serta mendorong peran tokoh agama tokoh masyarakat dalam menjaga kondusifitas,” ujarnya.
Ia menjelaskna, kolaborasi sinergi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan insan pers untuk menciptakan Pilkada damai dan berintegritas di wilayah Maluku Utara, menciptakan ruang koordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada berupa hoax, SARA, politisasi SARA, dan Cyber bullying, serta membangun literasi masyarakat dalam penggunaan media, bersama -sama membangun konten positif pada Pilkada 2024 agar berjalan damai, berintegritas dan demokratis.
Sebelumnya Kapolda Maluku Utara Irjen Polisi MIDI Siswoko mengatakan, Rakor Lintas Sektor ini dengan Tema “Sinergitas Pengamanan Pilkada Serentak 2024 Guna Mewujudkan Situasi Kamtibmas Yang Aman, Sejuk, Damai dan Kondusif di Provinsi Malut ” mengandung maksud sebagai perwujudan tekad dan komitmen Polda Malut untuk menjaga sitkamtibmas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Maluku Utara.
Dikatakan Kapolda, pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah Polda MU, yaitu adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara Pilkada, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke lokasi TPS, Pemilih yang tidak terdaftar serta titik lokasi TPS yang jaraknya berjauhan sehingga dapat menghambat dalam kelancaran penyelenggaraan Pilkada sekaligus berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas.
