SOFIFI, pilarmalut.com- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), mengklaim angka penduduk miskin di Provinsi Malut mengalami penurunan, lantaran laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali, saat penyampaikan laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) tahun 2022 dalam Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut di Sofifi, Senin (03/04/2023).
Dihadapan aggota dan pimpinan DPRD Malut, Wagub mengatakan, angka kemiskinan dari 6,32 persen turun 6,23 persen atau terjadi penurunan 15 poin. Sedangkan angka pengangguran terbuka dari 4,71 persen menjadi 3,98 atau turun 0,73 poin.
“Pembangunan 2022 terhadap capaian 2021 dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 68,76 menjadi 69,47 tahun 2022, atau naik sebanyak 0,71 point. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengelami kenaikan dari 16,4 persen menjadi 22,94 persen,” ujarnya.
Secara umum Wagub menjelaskan, sebagaian besar kinerja pemerintah melampaui target, namun terdapat pula target kinerja belum tercapai sehingga masih membutuhkan upaya yang lebih optimal.
“Beberapa masukan disampaikan atas LKPJ tahun 2021 yang lalu yaitu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi dibarengi dengan kemiskinan yang tinggi pada daerah penyumbang pertumbuhan ekonomi tinggi, kesenjangan pembangunan antar wilayah, Perlu juga meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan,” terangnya.
Ia menambahkan, Provinsi Maluku Utara masih diperhadapkan sejumlah permasalahan yang menjadi isu strategis pembangunan berupa kualitas pertumbuhan ekonomi, kualitas daya saing SDM serta tantangan lainnya. (Zr).
