“Berdasarkan survei Kemendagri dan KPK, biaya alokasi calon kepala daerah/walikota/bupati adalah 20-30 miliar rupiah, dan belum dapat dipastikan menang. Sehingga, terbayang berapa banyak biaya yang harus dilipatgandakan jika ingin menang,” ujarnya.
Alex juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi pada peran strategis dari media di Indonesia, fokus media atas kinerja KPK diharapkan tak semata tentang penindakan khususnya OTT, melainkan juga tentang tugas KPK lainnya. KPK juga berharap media dapat terus berperan aktif menggencarkan upaya pendidikan antikorupsi bagi masyarakat, terutama jelang pemilu mendatang.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyampaikan, hasil kajian bahwa 95,5% dari modus utama korupsi politik yang ditemukan terkait dengan finansial atau keuangan.
”Mayoritas masyarakat masih menerima uang saat pemilu, dengan alasan faktor ekonomi, tekanan sosial, permisif karena risikonya kecil dan masih belum paham tentang politik uang,” ujarnya
