“Pemkot Ternate sengaja memplotisir anggaran pembangunan Pelabuhan Hiri menuju 2024 , sehingga program Walikota peduli pulau terluar Batang Dua, Hiri dan Moti sangat diragukan dan perlu di pertanyakan,” cetusnya.
Dalan unjuk rasa tersebut, Ampuh juga menyampaikan sejumlah poin tuntutan diantaranya, dermaga Hiri wajib tuntas tahun 2023, Pemkot Ternate harus jelaskan transpransi penggunaan anggaran dermaga Hiri khususnya anggaran 2022 senilai 2,9 miliar.
Pemkot harus paparkan master plan prencanaan pembangunan pelabuhan Hiri di hadapan masa aksi, Pemkot wajib memikirkan skema anggaran yang dapat memenuhi fasilitas darat pelabuhan Hiri, Pemkot Ternate Harus MoU seperti pada tahun 2020 bersama Walikota Ternate Burhan Abdurahman. Isi MoU diketik bersama Pemkot dan masa aksi yang ditandatangani Walikota Ternate, tokoh adat pulau Hiri, lembaga hukum negara dan massa aksi.
