“Melakukan kegiatan literasi kepada masyarakat secara terus menerus agar pemahaman masyarakat tentang transaksi digital merata. Mengakselerasi penerbitan Perkada tentang penggunaan KKPD, serta membuat program kampanye atau pemberian insentif kepada masyarakat untuk bertransaksi secara digital,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Malut Abubakar Abdullah mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) berharap Pemerintah Kabupaten/Kota harus ikut mengintervensi untuk mengendalikan inflasi di daerah, sehingga berefek baik kepada masyarakat Malut.
“Harus ada intervensi pemerintah kendalikan pergerakan infalsi di daerah,” tegas Sekprov.
