“Nelayan kita masih belum punya Alat tangkap, belum punya akses terhadap BBM bersubsidi, masih ada Rp50. 000 Rumah Tidak Layak Huni, petani masih kesulitan mendapatkan bibit, pakan dan kemudian akses pendidikan dan kesehatan terutama di daerah pulau-pulau masih sulit terjangkau,” ujarnya.
Untuk itu lanjut Gubernur, pentingnya koalisi kebersamaan dengan PKB dengan pemerintah daerah. Bahkan Gubernur menyebutkan, PKB harus menjadi mata dan telinga mengontrol pemerintahan Sherly-Sarbin.
“Saya berharap PKB bisa menjadi mata dan telinga bagi kami pemerintah, melalui para kader-kader yang di provinsi Kabupaten dan Kota, kemudian program-program dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat disambungkan kepada kami di Pemerintah, dan kami di pemerintah akan menjadi tangan untuk menyalurkan dan membantu sesuai dengan aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Dikatakan Sherly, saat ini pemerintah berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik dengan kader-kader PKB yang ada di DPRD Provinsi setiap kali reses karena semua aduan dari masyarakat dilaporkan, dikomunikasikan dengan baik kemudian dirumuskan dalam APBD.
“Saya percaya PKB punya basis kuat di masyarakat, karena punya peranan besar di masyarakat dengan kebijakan, saya sebut dengan politik yang membumi, politik yang ada di sawah, yang ada di pasar, di pesisir dan di rumah-rumah rakyat, dan saya yakin bahwa nilai PKB nasionalisme, Islam moderat, demokrasi, dan keadilan sosial, sejalan dengan misi pemerintah provinsi Maluku Utara, yaitu untuk membawa masyarakat Maluku Utara maju sejahtera adil dan bermartabat,” urainya.
