Proyek yang bersumber dari anggaran Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara tersebut dikerjakan CV Hnedana Karya Utama dengan nilai kontrak mencapai Rp10,3 miliar.
Massa yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat berkumpul di atas badan jalan yang telah dihampari material batu pecah. Pemalangan dilakukan untuk menghentikan sementara aktivitas pekerjaan yang dinilai masyarakat bermasalah.
Warga mempersoalkan kualitas dan mutu konstruksi, terutama metode pekerjaan lapisan pondasi dan pengaspalan yang diduga tidak mengikuti standar teknis pembangunan jalan lapisan penetrasi makadam (lapen).
“Berdasarkan kerangka aturan seperti UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014) dan pedoman penyelenggaraan jalan, warga berhak meminta informasi, menyampaikan saran, memantau kebermanfaatan jalan, serta melaporkan ketidaksesuaian di lapangan. Olehnya itu, hari ini kami meminta pihak pelaksana dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) harus menjelaskan secara detail kepada kami sebagai warga atas dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan tahapan pekerjaan ini,” kata salah satu warga.
Tak hanya mempersoalkan mutu konstruksi, warga juga membeberkan dugaan kejanggalan dalam tahapan penghamparan material batu pecah. Mereka menilai metode pekerjaan di lapangan tidak sesuai prosedur teknis jalan lapen.
“Seharusnya hamparan batu pokok ukuran 5/7 ditebar terlebih dahulu secara merata, kemudian dipadatkan menggunakan mesin gilas hingga batu saling mengunci. Setelah itu, aspal panas disemprotkan sebelum batu pengunci ukuran 3/5 ditebar. Namun yang terjadi di lapangan, batu pokok dan batu pengunci justru ditebar secara bersamaan. Jelas ini tidak sesuai tahapan pelaksanaan jalan lapen,” ujarnya menambahkan.






