Iksan menuturkan, pihaknya segera mendapatkan akses dari kementerian untuk mendapat data yang dibutuhan masyarakat berupa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga bisa terintegrasi dengan Open Data Malut.
“Kabupaten/kota juga mengalami kesulitan penyajian data dari Kementerian, sebab kita belum memiliki akses. Sementara di sisi lain, dalam konteks rencana induk, sudah ada enam kabupaten/kota di Maluku Utara sedang membangun Smart Citty yang masih dalam pendampingan Kementerian Kominfo” tuturnya.
Ia menambahkan, Program prioritas Smart Governance merupakan program yang mengarah ke Smart Province yang sedang dalam proses persiapan. (rd).
